visit-bekasi

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang mendukung keistimewaan Yogyakarta, di mana gubernur ditetapkan.
Menurut Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, penetapan Sultan Yogya sebagai gubernur merupakan hak sejarah.

"Kami dari awal pro penetapan. Itu hak sejarah dari Yogya. Kalau memberi itu pada DKI, Papua dan Aceh. Sementara ini hak sejarah Yogya, tidak ada diskriminasi," ujar Anis di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Desember 2010.

Atas dasar itu, Anis menilai wajar masyarakat Yogyakarta marah dengan pernyataan "monarki" dari Presiden. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak pas, apalagi disampaikan dalam kondisi masyarakat baru saja mendapat bencana. "Saya bisa memahami pernyataan Presiden melukai masyarakat Yogya," ujarnya.

Pertimbangan PKS mendukung status quo setelah mempelajari detil keistimewaan Yogyakarta baik melalui studi pustaka maupun wawancara sejumlah pihak. "Tim PKS sudah secara random menanyakan pada penduduk Yogya, dan keinginannya seperti itu," kata Anis Matta.

Pada Jumat lalu, Presiden SBY menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas membahas persiapan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang kemudian jadi polemik. SBY menyatakan, sistem monarki jangan sampai berbenturan dengan konstitusi dan demokrasi. Keesokan harinya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar jumpa pers khusus menanyakan balik mengenai maksud SBY.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah membantah adanya konflik antara Presiden SBY dan Sultan Hamengkubuwono X. "Isunya saja yang sudah ke mana-mana. Padahal itu (pembahasan penetapan atau pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DIY dalam RUU Keistimewaan Yogya) adalah satu hal yang wajar, bukan konflik antara Presiden dan Sultan," kata Gamawan Selasa, 30 November, kemarin. (umi)
• VIVAnews