visit-bekasi

Bekasi, seruu.com - Rahmat Effendi, Wakil Walikota Bekasi langsung memberikan jaminan terhadap stabilitas roda pemerintahan selama Mochtar menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta, terkait dengan dugaan penyalahgunaan APBD 2010 dan suap Adhipura 2010.

"Ada sebagian wewenang yang dimiliki wali kota yang dapat ditangani oleh wakilnya dan Sekda agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil. Namun, ada juga sebagian kewenangan strategis wali Kota yang tidak bisa kita tangani langsung," katanya di Bekasi Senin, (13/12).

Misalnya, penandatanganan Peraturan Daerah (Perda), mutasi, dan pengangkatan pegawai. "Kegiatan seremonial bisa saya `handle`. kecuali kewenangan strategis seperti, mutasi, penandatanganan Perda, dan mengangkat pegawai," katanya.

Namun demikian, kata dia, jajaran Pemkot Bekasi berharap Mochtar Mohamad bisa segera kembali memimpin dalam waktu dekat. "Sepanjang belum ada kekuatan hukum tetap, peraturan yang masih berlaku itu kita hormati," katanya.

Terkait dengan pengelolaan APBD 2010 yang mengalami devisit, kata dia, pihaknya telah membentuk tim khusus yang diketuai PLT Sekda Kota Bekasi, Dudy Setiabudi. "Memang ada keterlambatan akibat defisit anggaran 2010. APBD 2011 harus selesai sebelum agenda perubahan untuk tentukan silva awal 2011," kata Rahmat.

Aktifitas pelayanan publik di masing-masing dinas berjalan stabil. Namun, ada sebagian pegawai setempat yang berkerumun bersama rekan kerjanya memperbincangkan pemberitaan di sejumlah media massa terkait penahanan Mochtar Mohamad.

"Bagaimana pun Mochtar Mohamad adalah pimpinan kita. Saya mewakili pegawai Bidang Humas Pemkot Bekasi turut berduka," ujar salah satu staf Humas Pemkot Bekasi, Bagus Kuncoro.[ms]